Hari Rabu kemarin tepat tanggal 1 Mei 2019 saya bersama teman-teman blogger dari komunitas Ning Blogger Suroboyo datang menghadiri acara yang memperingati Hari Buruh Internasional. Bersama Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menyuarakan 3 butir gagasan, pemikiran dan kehendak perjuangan buruh yang diberi nama Trikarsa Rakyat Pekerja.

Sebagai mantan pegawai yang pernah merasakan status karyawan tidak tetap saya tahu rasanya ketika setiap tahun harus khawatir apakah kontrak kerja diteruskan atau tidak?. Belum lagi memperjuangkan gaji UMR yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Acara Hari Buruh (Mayday) 2019 kemarin diselenggarakan di Coffe Toffe depan Grahadi Surabaya.

Peringatan tersebut dilakukan KRPI dengan merayakan May Day di Surabaya, lantaran perjuangan KRPI memang berawal mula di Kota Pahlawan tersebut, sekaligus bentuk syukur kembalinya terminal peti kemas Surabaya di Negara Indonesia. Di usia KRPI yang baru menginjak satu tahun itu sudah menghasilkan prestasi yang tidak main-main.

Salah satu wacana penting yang menjadi bahan perbincangan pada acara kemarin siang yang dihadari langsung oleh Ketua KPRI Rieke Diah Pitaloka adalah Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) mendesak agar pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Hal itu menjadi pesan penting yang disampaikan KRPI di momen peringatan Hari Buruh Internasional di Surabaya. Karena aturan ini dianggap masih saja merugikan buruh dan pekerja. Dalam penentuan pengupahan buruh KPRI meminta agar itu ditentukan dengan berdasar pada hitungan servei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang lebih berkualitas.

Memang saat ini aturan tersebut sedang dalam proses revisi, namun pihaknya ingin agar kebijakan itu bisa diambil segera demi kesejahteraan masyarakat buruh dan pekerja di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Selain itu, dalam kesempatan May Day yang juga hari jadi KRPI yang pertama itu juga disampaikan mengenai perlindungan tenaga kerja outsourcing harus ditegakkan pemerintah.

KPRI mendesak agar outsourcing itu dihapus atau benar-benar dilakukan dengan tidak mempekerjakan outsourcing di core bisnis perusahaan. Memang sekarang aturannya sudah berjalan, namun pada prakteknya pelanggaran masih terus dilakukan. pengawasan ketenagakerjaan harus bisa dilakukan dengan lebih baik.

Terutama lantaran sekarang kewenangan pengawasan tenaga kerja ada di bawah pemerintah provinsi tidak lagi di kabupaten kota. Pengawasan ini harus didorong menjadi lebih baik. Lantaran hari ini pelanggaran ketenagakerjaan masih marak terjadi lantaran lemahnya pengawasan.

Kemarin Rieke Diah Pitaloka juga menjelaskan dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara industri maju, dia berpendapat pembangunan Sumber Daya Manusia harus menjadi prioritas utama. Karena, tenaga terampil dan tenaga ahli yang berkualitas merupakan salah satu prasyarat penting dalam pembangunan industri nasional.

Dalam acara Mayday kemarin Ketua umum KPRI juga berpendapat bahwa gagasan TriKarsa Soekarno sejalan dengan visi Pemerintah Jokowi. Oleh karena itu, KRPI berkomitmen mendukung dan mengawal pemerintahan Jokowi agar terwujud "Indonesia Maju".

Isi Tri Karsa Rakyat Pekerja itu diantaranya adalah untuk terus membumikan Pancasila di Indonesia, memperjuangkan Indonesia menjadi negara industri yang maju dan berbasis pada teknologi serta inovasi nasional.

Acara ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur untuk usia KRPI yang pertama. Rieke Diah Pitaloka berpesan kepada semua himpunan serikat pekerja untuk tidak menyerah dan mundur satu langkah pun dalam memperjuangkan hak para buruh. Sebuah perjuangan bisa berhasil karena adanya tim yang solid.